Rangkuman UUD 1945 Amandemen IV

Rangkuman UUD 1945 Amandemen IV

oleh Fachri Reza Kusuma

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Bab

Tentang

Pasal

Ayat

Inti

I – Bentuk dan Kedaulatan

Bentuk

1

1

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan

Bentuk = Republik

Kedaulatan

2

Kedaulatan di tangan rakyat

Kedaulatan berdasarkan UU

Negara Hukum

3

Negara Indonesia -> Negara Hukum

II – MPR

Anggota MPR

2

1

MPR = DPR + DPD

DPR + DPD dipilih melalui Pemilu

Pemilu DPR + DPD berdasarkan UU

Sidang MPR

2

Sidang MPR minimal 1x 5 tahun

Sidang MPR di Ibukota Negara

Putusan MPR

3

Putusan MPR berdasarkan voting

Wewenang MPR

3

1

Wewenang MPR = Mengubah dan Menetapkan UUD

2

Wewenang MPR = Melantik Presiden + Wapres

3

Wewenang MPR = Memberhentikan Presiden + Wapres menurut UUD

III – Kekuasan Pemerintahan Negara

Wewenang Utama Presiden

4

1

Wewenang Presiden = Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

2

Presiden dibantu 1 orang Wapres

5

1

Wewenang Presiden = Mengajukan RUU pada DPR

2

Wewenang Presiden = Mengajukan PP

Syarat Presiden/Wapres

6

1

Syarat Utama menjadi Presiden/Wapres:

a. WNI sejak lahir

b. tidak pernah menerima WN lain karena kemauan sendiri

c. tidak pernah mengkhianati negara

d. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas

2

Syarat menjadi Presiden/Wapres diatur UU

Pemilihan Presiden/Wapres

6A

1

Presiden/Wapres dipilih satu pasangan

Presiden/Wapres dipilih langsung oleh rakyat

2

Capres/Cawapres diusulkan Parpol/gabungan Parpol sebelum Pemilu

3

Syarat Pemilu 1 Putaran:

a. >50% dari total suara

b. Minimal 20% suara di setiap provinsi dari >50% total provinsi

4

Jika tidak memenuhi Syarat Pemilu 1 Putaran:

2 pasang Capres-Cawapres yang memperoleh suara terbanyak dipilih untuk menentukan pemenang (2 Putaran)

5

Tata Cara Pemilihan Presiden/Wapres diatur UU

Masa Jabatan Presiden/Wapres

7

 

Presiden/Wapres menjabat selama 5 tahun, setelah itu Presiden/Wapres dapat dipilih lagi untuk 1x masa jabatan.

Pemberhentian Presiden/Wapres

7A

 

Presiden/Wapres dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila:

a. melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela)

b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wapres

Mekanisme Pemberhentian Presiden/Wapres

7B

1

Usul pemberhentian Presiden/Wapres hanya dapat dilakukan setelah mengajukan permintaan kepada MK

2

Usul tersebut dalam rangka fungsi pengawasan DPR

3

Pengajuan permintaan kepada MK hanya dapat dilakukan jika:

a. Sidang Paripurna dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota DPR

b. Disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir

4

MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan permintaan tersebut maksimal 90 hari sejak diterimanya permintaan oleh MK

5

Jika MK menyetujui, DPR mengadakan sidang paripurna untuk memberikan usul pemberhentian Presiden/Wapres kepada MPR

6

MPR wajib mengadakan sidang untuk memutuskan usul pemberhentian Presiden/Wapres maksimal 30 hari sejak diterimanya usul tersebut oleh MPR

7

Keputusan MPR tersebut harus diambil jika:

a. Sidang Paripurna dihadiri minimal ¾ jumlah anggota MPR

b. Disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir

c. Setelah Presiden/Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan

Pembekuan/ Pembubaran DPR

7C

 

Presiden tidak berwenang membekukan/membubarkan DPR

Kekosongan Kekuasaan Eksekutif

8

1

Jika terjadi kekosongan Presiden, kekuasaan eksekutif digantikan oleh Wapres

2

Jika terjadi kekosongan Wapres:

a. Presiden mengajukan 2 calon

b. MPR mengadakan sidang untuk menentukan Wapres maksimal 60 hari

3

Jika terjadi kekosongan Presiden dan Wapres dalam waktu bersamaan:

a. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Menlu, Mendagri, dan Menhan secara bersama-sama

b. MPR mengadakan sidang untuk menentukan Presiden dan Wapres dari dua Parpol peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya

Sumpah – Janji Presiden/Wapres

9

1

Sebelum menjabat, Presiden/Wapres bersumpah atau berjanji di hadapan MPR/DPR

2

Jika MPR/DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden/Wapres bersumpah atau berjanji di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan MA

Kekuasaan Tertinggi TNI

10

 

Wewenang Presiden = Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU

Perjanjian Internasional

11

1

Wewenang Presiden = Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian dengan negara lain

2

Jika Perjanjian Internasional tersebut:

a. berdampak signifikan pada beban keuangan negara

b. mengharuskan perubahan/pembentukan UU

Maka Perjanjian Internasional tersebut harus dengan persetujuan DPR

3

Ketentuan Perjanjian Internasional diatur UU

Pernyataan Keadaan Bahaya

12

 

Wewenang Presiden = Menyatakan keadaan bahaya

Hal ini diatur UU

Duta dan Konsul

13

1

Wewenang Presiden = Mengangkat duta dan konsul

2

Pengangkatan duta dan konsul, memperhatikan pertimbangan DPR

3

Penerimaan duta negara lain, memperhatikan pertimbangan DPR

Grasi, Rehabilitasi Amnesti, dan Abolisi

14

1

Wewenang Presiden = Memberikan grasi dan rehabilitasi

Pemberian grasi dan rehabilitasi, memperhatikan pertimbangan MA

2

Wewenang Presiden =  Memberikan amnesti dan abolisi

Pemberian amnesti dan abolisi, memperhatikan pertimbangan DPR

Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

15

 

Wewenang Presiden = Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diatur UU

Dewan Pertimbangan

16

 

Wewenang Presiden = Membentuk dewan pertimbangan yang betugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden

IV – Dewan Perimbangan Agung

 

 

 

 

V – Kementerian Negara

Kementerian Negara

17

1

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

2

Wewenang Presiden = Mengangkat dan memberhentikan menteri

3

Setiap menteri membidangi urusan tertentu

4

Pembentukan, pengubahan, dan pengubahan kementerian negara diatur UU

VI – Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah

18

1

NKRI terdiri dari provinsi-provinsi

Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota

Tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemeintahan daerah yang diatur dengan UU

2

Pemerintahan daerah mengatur urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

3

Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipillih melalui pemilu

4

Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis

5

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintah Pusat yang ditentukan UU

6

Pemerintahan daerah berhak menetapkan perda dan peraturan lain

7

Susunan dan tata cara pemerintahan daerah diatur UU

Otonomi Daerah

18A

1

Hubungan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta antar Pemerintah Daerah, diatur UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

2

Hubungan keuangan, pelayanan umun, SDA, dan sumber daya lainnya diatur UU

Otonomi Khusus

18B

1

Negara mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur UU

2

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur UU

VII – DPR

Anggota DPR

19

1

Anggota DPR dipilih melalui Pemilu

Susunan DPR

2

Susunan DPR diatur UU

Sidang DPR

3

DPR bersidang minimal 1x setahun

Wewenang Utama DPR

20

1

Wewenang DPR = Membentuk UU

2

RUU dibahas DPR dan Presiden untuk persetujuan bersama

3

Jika tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tidak boleh diajukan lagi dalam sidang DPR masa itu

4

Presiden mengesahkan RUU yang disetujui bersama untuk menjadi UU

5

Apabila RUU tersebut tidak disahkan dalam waktu 30 hari sejak disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi UU

Fungsi DPR dan Hak DPR

20A

1

DPR memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan

2

Wewenang DPR = Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat

3

Wewenang DPR = DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, dan hak imunitas

4

Ketentuan mengenai hak DPR dan anggota DPR diatur UU

Pengajuan RUU oleh Anggota DPR

21

 

Anggota DPR berhak mengajukan RUU

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)

22

1

Wewenang Presiden = Dalam keadaan genting, Presiden berhak menetapkan Perpu

2

Perpu tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya

3

Jika tidak mendapat persetujuan, Perpu harus dicabut

Pembentukan UU

22A

 

Ketentuan Pembentukan UU diatur UU

Pemberhentian Anggota DPR

22B

 

Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, diatur UU

VIIA – DPD

Anggota DPD

22C

1

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu

Jumlah Angota DPD

2

Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama

Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR

Sidang DPD

3

DPD bersidang minimal 1x setahun

Susunan DPD

4

Susunan dan kedudukan DPD diatur UU

Wewenang DPD

22D

1

Wewenang DPD = Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan:

a. otonomi daerah

b. hubungan pusat-daerah

c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah

d. pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi

e. perimbangan keuangan pusat-daerah

2

Wewenang DPD = Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan:

a. otonomi daerah

b. hubungan pusat-daerah

c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah

d. pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi

e. perimbangan keuangan pusat-daerah

Wewenang DPD = Memberikan pertimbangan atas:

a. RUU APBN

b. RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama

3

Wewenang DPD = Melakukan pengawasan dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR atas pelaksanaan UU mengenai:

a. otonomi daerah

b. hubungan pusat-daerah

c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah

d. pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi

e. pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama

Pemberhentian Anggota DPD

4

Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, diatur UU

VIIB – Pemilihan Umum

Asas Pemilu dan Waktu Pemilu

22E

1

Pemilu dilaksakanan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali

Tujuan Pemilu

2

Pemilu dilaksanakan untuk memilih:

a. Anggota DPR

b. Anggota DPD

c. Presiden dan Wakil Presiden

d. Anggota DPRD

Peserta Pemilu

3

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik

4

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan

Penyelenggara Pemilu

5

Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

Ketentuan Pemilu

6

Ketentuan mengenai Pemilu diatur UU

VIII – Hal Keuangan

APBN

23

1

APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2

RUU APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD

3

Apabila RUU APBN tidak disetujui DPR, Pemerintah menjalankan APBN tahun lalu

Pajak

23A

 

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur UU

Mata Uang

23B

 

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU

Hal-hal Lain Mengenai Keuangan Negara

23C

 

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur UU

Bank Sentral

23D

 

Negara memiliki bank sentral yang ketentuannya diatur UU

VIIIA – Badan Pemeriksa Keuangan

Fungsi BPK

23E

1

BPK dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara

BPK bebas dan mandiri

Hasil Pemeriksaan BPK

2

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya

3

Hasil pemeriksaan BPK tersebut ditindaklanjuti sesuai UU

Anggota BPK

23F

1

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD

Anggota BPK diresmikan oleh Presiden

Pimpinan BPK

2

Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK

Kedudukan BPK

23G

1

BPK berkedudukan di Ibukota Negara

BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi

Ketentuan BPK

2

Ketentuan mengenai BPK diatur UU

IX – Kekuasaan Kehakiman

Fungsi Kekuasaan Kehakiman

24

1

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan

MA dan MK

2

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan:

a. peradilan umum

b. peradilan agama

c. peradilan militer

d. peradilan tata usaha negara

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MK

Ketentuan Kekuasaan Kehakiman

3

Badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur UU

Wewenang MA

24A

1

Wewenang MA = Mengadili tingkat kasasi

Wewenang MA = Menguji peraturan di bawah UU dengan UU

Wewenang MA = Diatur UU

Syarat Hakim Agung

2

Syarat Hakim Agung:

a. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela

b. adil

c. profesional

d. berpengalaman di bidang hukum

Mekanisme Hakim Agung

3

Calon Hakim Agung diusulkan KY kepada DPR

Setelah disetujui DPR, ditetapkan oleh Presiden

4

Ketua dan wakil ketua MA dipilih oleh Hakim Agung

Ketentuan MA

5

Ketentuan MA diatur UU

Wewenang KY

24B

1

KY bersifat mandiri

Wewenang KY = Mengusulkan Calon Hakim Agung

Wewenang KY = Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

Syarat Anggota KY

2

Syarat Anggota KY:

a. mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum

b. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela

Mekanisme Anggota KY

3

Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR

Ketentuan KY

4

Ketentuan KY diatur UU

Wewenang MK

24C

1

Wewenang MK = Mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD

Wewenang MK = Memutuskan sengketa kewenangan lembaga yang diberikan oleh UUD

Wewenang MK = Memutuskan pembubaran Parpol

Wewenang MK = Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu

Wewenang MK atas Usul Pemberhentian Presiden/Wapres

2

Wewenang MK = Memberikan keputusan atas usul dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden menurut UUD

Anggota MK dan Mekanisme Anggota MK

3

Anggota MK terdiri dari 9 orang yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan:

a. 3 orang oleh MA

b. 3 orang oleh DPR

c. 3 orang oleh Presiden

4

Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi

Syarat Hakim Konstitusi

5

Syarat Hakim Konstitusi:

a. memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela

b. adil

c. menguasai konstitusi dan ketatanegaraan

d. tidak merangkap sebagai pejabat negara

Ketentuan MK

6

Ketentuan mengenai Hakim Konstitusi dan MK diatur UU

Syarat Menjadi dan Diberhentikan sebagai Hakim

25

 

Syarat menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur UU

IXA – Wilayah Negara

Wilayah NKRI

25A

 

NKRI adalah negara kepulauan

NKRI berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan UU

X – Warga Negara dan Penduduk

Warga Negara

26

1

WN =

a. bangsa Indonesia asli

b. bangsa lain yang disahkan UU

Penduduk

2

Penduduk =

WN dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

Ketentuan WN dan Penduduk

3

Ketentuan mengenai WN dan penduduk diatur UU

Hak dan Kewajiban WN dalam Hukum

27

1

Semua WN sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan

Semua WN wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

Hak WN atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

2

Setiap WN berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Hak dan Kewajiban WN dalam Upaya Bela Negara

3

Setiap WN berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Hak Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat

28

 

a. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

b. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

Keduanya ditetapkan dengan UU

XA – Hak Asasi Manusia

Hak Hidup

28A

 

Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

28B

1

Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

Hak Anak

2

Anak berhak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Hak Pengembangan Diri dan Pendidikan

28C

1

Hak untuk:

a. mengembangkan diri

b. mendapatkan pendidikan

c. memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya

d. meningkatkan kualitas hidup

Hak Memajukan Pembangunan

2

Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara

Hak dalam Hukum

28D

1

Hak atas:

a. pengakuan hukum

b. jaminan hukum

c. perlindungan hukum

d. kepastian hukum

Hak dalam Pekerjaan

2

Hak untuk:

a. bekerja

b. mendapat imbalan kerja

c. mendapat perlakukan yang adil dan layak dalam pekerjaan

Hak dalam Pemerintahan

3

Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Hak atas KeWNan

4

Hak atas status kewarganegaraan

Hak untuk Memilih

28E

1

Hak untuk memilih:

a. agama dan beribadah

b. pendidikan dan pengajaran

c. pekerjaan

d. kewarganegaraan

e. tempat tinggal

f. meninggalkan tempat tinggal

g. kembali ke tempat tinggal

Hak dalam Keyakinan Hati Nurani

2

Hak untuk:

a. meyakini kepercayaan

b. menyatakan pikiran dan sikap

keduanya sesuai hati nurani

Hak Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat

3

Hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Hak dalam Komunikasi dan Memperoleh Informasi

28F

 

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan berbagai media

Hak Perlindungan dan Rasa Aman

28G

1

Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda miliknya

Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

2

Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

Hak memperoleh suaka politik dari negara lain

Hak Hidup Layak

28H

1

Hak untuk hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak Perlakuan Khusus

2

Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Hak Jaminan Sosial

3

Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Hak Kepemilikan

4

Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Hak yang Tidak Dapat Dikurangi

28I

1

a. hak untuk hidup

b. hak untuk tidak disiksa

c. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani

d. hak beragama

e. hak untuk tidak diperbudak

f. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum

g. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Hak untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminatif

2

Hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif

Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif

Hak Kebudayaan

3

Identitas kebudayaan dan hak tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman

Tanggungjawab Negara atas HAM

4

Negara, khususnya Pemerintah, bertanggungjawab atas pemenuhan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM

Ketentuan UU

5

HAM diatur UU

Kewajiban atas HAM

28J

1

Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain

2

Setiap orang wajib tunduk pada batasan HAM yang diatur UU

XI – Agama

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa

29

1

Negara berdasarkan Ketuhanan YME

Kebebasan Beragama dan Beribadah

2

Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya

XII – Pertahanan dan Keamanan Negara

Hak dan Kewajiban WN dalam HANKAM

30

1

Tiap WN berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Sistem HANKAMRATA

2

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem HANKAMRATA oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung

TNI

3

TNI terdiri atas AD, AL, dan AU sebagai alat negara

Tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara

POLRI

4

POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Tugas POLRI adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

Ketentuan HANKAM

5

Ketentuan mengenai TNI, POLRI, hubungan keduanya, serta keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan negara diatur UU

XIII – Pendidikan dan Kebudayaan

Hak WN atas Pendidikan

31

1

Setiap WN berhak mendapat pendidikan

Pendidikan Dasar

2

Setiap WN berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Sistem Pendidikan Nasional

3

Pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional yang diatur UU

Anggaran Pendidikan dalam APBN dan APBD

4

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD

IPTEK

5

Pemerintah memajukan IPTEK dengan menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa

Kebebasan Berbudaya

32

1

Negara memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan dan memelihara kebudayaannya

Bahasa Daerah

2

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

XIV – Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sosial

Asas Perekonomian Nasional

33

1

Perekonomian disusun atas usaha bersama atas asas kekeluargaan

Bidang Produksi Vital

2

Cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara

Bumi dan Kekayaan Alam

3

Bumi dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk sebensar-besarnya kemakmuran rakyat

Prinsip Perekonomian Nasional

4

Perekonomian nasional disusun berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip:

a. kebersamaan

b. efisiensi berkeadilan

c. berkelanjutan

d. berwawasan lingkungan

e. kemandirian

f. menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Ketentuan Perekonomian Nasional

5

Ketentuan Perekonomian Nasional diatur UU

Fakir Miskin dan Anak Terlantar

34

1

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara

Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

2

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

Negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Umum

3

Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak

Ketentuan Kesejahteraan Sosial

4

Ketentuan Kesejahteraan Sosial diatur UU

XV – Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Bendera Negara

35

 

Bendera Negara Indonesia = Sang Merah Putih

Bahasa Negara

36

 

Bahasa Negara = Bahasa Indonesia

Lambang Negara

36A

 

Lambang Negara = Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Lagu Kebangsaan

36B

 

Lagu Kebangsaan = Indonesia Raya

Ketentuan Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

36C

 

Ketentuan mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur UU

XVI – Perubahan UUD

Syarat dan Mekanisme Perubahan UUD

37

1

Usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR jika:

Diajukan minimal 1/3 jumlah anggota MPR

2

Usul perubahan UUD diajukan tertulis dan dijelaskan bagian yang diusulkan untuk diubah serta alasannya

3

Syarat mengubah UUD:

Sidang MPR dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR

4

Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan jika:

Disetujui minimal 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR

5

Khusus mengenai bentuk NKRI tidak bisa dilakukan perubahan

 Aturan Peralihan

 

I

 

Semua peraturan perundangan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD

 

II

 

Semua lembaga negara yang ada tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan UUD dan belum diadakan baru menurut UUD

 

III

 

MK dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003

Sebelum dibentuk, kewenangannya dilakukan oleh MA

Aturan Tambahan

 

I

 

MPR melakukan peninjauan materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003

 

II

 

Dengan ditetapkannya UUD ini, UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal

About these ads

4 thoughts on “Rangkuman UUD 1945 Amandemen IV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s